Dugaan Kecurangan Tender Proyek Oleh ULP Muara Enim, Memicu Reaksi Keras Dari Para Aktifis..

Sudah tercium ada orama kurang sedap dan permasalahan serius pada proses tender proyek oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Muara Enim.

Dugaan Permasalahan itu pun mengundang reaksi keras dari aktifis Kabupaten Muara Enim yang bernama ‘Komunike Arus Bawah Anti Pemupakatan Jahat’.

Sehingga memicu unjuk rasa di Kantor Bupati Kabupaten Muara Enim pada Selasa (04/11/2025).

Pantauan media, Pengunjuk Rasa tiba Kantor Bupati Muara Enim sekira pukul 10.00 WIB, dengan membawa spanduk tuntutan dan perlengkapan pengeras suara.

Setiba di halaman kantor Bupati Muara Enim, Tim orator pengunjuk rasa langsung berorasi mengungkapkan dugaan permasalahan yang terjadi di Unit Kerja Layanan Pengadaan Setda Muara Enim.

Koordinator aksi, H Ardiansyah dengan lantang mengatakan bahwa pada aksi unjuk rasa ini pihaknya telah membawa 10 contoh dari ratusan lelang terbuka yang dilaksanakan Unit Kerja Layanan Pengadaan Setda Muara Enim yang dinilai ada kejanggalan.

Oleh karenanya, H Ardiansyah mendesak Pihak yang terkait agar dilakukan pengecekan bersama menggunakan IP Address untuk membuktikan adanya dugaan kolusi dan kecurangan dalam proses tender proyek dimaksud

Dengan tegas H Ardiansyah menyebut ada indikasi sudah terlihat, seperti proyek senilai Rp2 miliar yang hanya turun sedikit dari nilai pagu bahkan ada yang ditawar dibawah kewajaran.

Selain itu, ia juga menyebut ada temuan perusahaan yang tidak memenuhi syarat dukungan tetapi tetap dimenangkan.

Oleh karenanya, H Ardiansyah mendesak Aparat Penegak Hukum untuk menelusuri dan memeriksa oknum Kabag ULP Setda Muara Enim

Secara lengkap H Ardiansyah pun membacakan beberapa tuntutan yang diajukan Pengunjuk Rasa, yaitu:

1. Mendesak BUPATI MUARA ENIM bertanggung jawab terhadap proses lelang yang sudah diarahkan sebagai bentuk KOMITMEN BUPATI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI;

3. TANGKAP DAN PENJARAKAN KEPALA BAGIAN UNIT KERJA LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN MUARA ENIM yang sudah menjadi otak pengaturan dan pengkondisian pemenang lelang.

Selain koordinator aksi H Ardiansyah, Peserta Pengunjuk Rasa yang lain juga secara bergantian bersuara tentang permasalahan yang terjadi di Bagian Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Muara Enim.

Pengunjuk rasa pun berharap Bupati Kabupaten Muara Enim H Edison SH MHum bisa turun lansung untuk bertemu dengan para pengunjuk rasa yang merupakan masyarakatnya. Namun setelah ditunggu beberapa lama sepertinya Bupati Edison tidak bersedia menemui para pengunjuk rasa

Sehingga pengunjuk rasa pun nyeletuk mengungkapkan kekecewaan mereka, karena terkesan Bupati yang belum lama menjabat ini merasa alergi terhadap unjuk rasa. Bahkan dari informasi, bukan cuma unjuk rasa ini saja, orang nomor satu di Kabupaten Muara Enim ini tidak pernah mau menemui pengunjuk rasa.

Sedangkan aksi unjuk rasa Komunike Arus Bawah Anti Pemupakatan Jahat’ ini sudah diberitahukan ke Bupati beberapa hari sebelumnya

Namun Mantan Kepala BPN Kota Palembang Sumsel ini lebih memilih agenda lain, daripada menemui masyarakat nya yang mau menyampaikan aspirasi secara langsung.

Bupati Edison, hanya memandatkan Asisten II Drs.Andi Wijaya, MM untuk berdialog dengan para pendemo.

Begitu juga Kepala Bagian Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Setda Kabupaten Muara Enim, Soni Prihartono sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, juga tidak nampak batang hidungnya.

Ada kabar, kalau Kabag ULP sedang cuti. Mirisnya lagi, semua pegawai Pokja di ULP juga tidak ada yang dikantor padahal masih dalam jam dinas kerja.

Disinyalir, Kabag ULP hanya mengutus perwakilan ULP yang bukan dari Pokja lelang barang dan jasa untuk berdialog dengan Pengunjuk Rasa.

Kekecewaan itu disampaikan Koordinator Aksi, H Ardiansyah.

Terpantau, setelah terjadi dialog antara pengunjuk rasa dengan Asisten I Pemkab Muara Enim, Drs.Andi Wijaya, MM, maka disepakati pengunjuk rasa akan mengutus 5 perwakilan guna melakukan dialog lebih lanjut di ruangan rapat, yang dihadiri juga oleh perwakilan Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Juga dari pengaman Polres Muara Enim.

ULP Pemkab Muara Enim yang wakilkan 3 orang pegawai ULP, Yusrizal salah satunya menyampaikan amanat dari Kabag ULP, bahwa Kabag ULP masih dalam keadaan cuti.

Kepada perwakilan pengunjukrasa, Yusrizal memberikan jawaban bahwa intinya semua paket yang dipertanyakan saat ini sedang dievaluasi. Sedangkan untuk hal hal lain mereka tidak mengetahui.

Yang lebih ironi lagi, Assisten II yang mewakili Bupati Muara Enim juga tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai kepada perwakilan pengunjuk rasa.

Asisten II tidak bisa menjawab permintaan pengunjuk rasa dengan alasan karena bukan tupoksinya.

” Jadi ini akan kami tindak lanjuti dari pertanyaan pertanyaan pak Haji Adriansyah tadi , untuk sekarang itu belum bisa karena yang megang kunci itu tidak ada ditempat ” ujar Drs. Andi Wijaya, MM.

H Ardiansyah pun menanggapi kalau pertemuan tersebut sungguh sangat tidak memuaskan bahkan sangat mengecewakan.

Padahal H Ardiansyah sudah meminta Assisten II Drs. Andi Wijaya, MM. untuk memerintahkan ULP untuk membuka IP address, pemasukan tawaran di depan peserta unjuk rasa dengan disaksikan Pihak Polres Muara Enim dan insan media untuk pembuktian adanya ” PEMUPAKATAN JAHAT ” atau dugaan pengaturan proses lelang di ULP Setda Muara Enim.

Yang terjadi, pembuktian tersebut hanya bersifat normatif semata.

Sehingga membuat koordinator aksi H Ardiansyah kembali menyampaikan beberapa kekecewaan mereka pada unjuk rasa ini, yakni:

” Pertama, Kami sangat Kecewa terhadap Bupati tidak mau bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, Bupati terkesan alergi berhadapan dengan masyarakatnya sendiri

Kedua, pada saat diminta untuk membuka IP Address, namun dari pihak ULP tidak berani membukanya. Karena dengan di buka nya IP address bisa membuktikan dan diketahui kalau di ULP ada pemupakatan jahat terhadap proses lelang proyek.

Ketiga Pada saat Pembuktian yang disaksikan pihak Polres dan Insan Pers, pihak ULP malah memberikan menghadirkan pegawai ULP yang tidak mengerti apa apa. Pegawai ULP yang hadir hanya memberikan jawaban hal-hal yang bersifat Normatif namun tidak dapat melakukan pembuktian dalam azas nyata.

Keempat, kami akan melakukan aksi lagi kedepannya apabila belum ditindak lanjuti dan jika penegakan hukum belum berjalan,” papar Ardiansyah.

Sementara itu, secara terpisah, , Ketua KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman yang juga ikut hadir pada unjuk rasa ini mengatakan banyaknya temuan penawaran kurang dari 3 % pada proses tender proyek di Muara Enim.

Menurut Dodo, hal itu menunjukan adanya optimisme peserta lelang kalau dipastikan akan memenangkan lelang, karena memang proyek dimaksud ada indikasi kuat sudah diarahkan.

Dampaknya, lanjut Dodo Arman, praktek tersebut sudah sangat merugikan daerah. Karena kalau proyek sudah ditawar dibawah 3 persen apalagi penawaran hingga 0 koma persen tapi bisa memenangkan tender. Lantas daerah Kabupaten Muara Enim dapat apa lagi dari kegiatan tersebut sebagai pemasukan daerah.